Izin Persetujuan Prinsip

Ijin Persetujuan Prinsip (Rekomendasi Lokasi)

Dasar Hukum :

  1. Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 2010 tentang penyelenggaraan penataan ruang;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
  3. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo;
  4. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemanfaatan Lahan Untuk Perumahan dan Permukiman.

 

Persyaratan  :

  • IJIN LOKASI ( LUAS TANAH > 1 Ha ) :
  1. Proposal tentang uraian rencana kegiatan proyek yang akan dibangun, ditujukan kepada Walikota Probolinggo dengan tembusan ke Badan Pelayanan Perijinan Kota Probolinggo, Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Probolinggo dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Probolinggo;
  2. Bagi perusahaan non fasilitas Penanaman Modal Asing (PMA)/ Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) : Surat Persetujuan Prinsip dari instansi atau Departemen Teknis terkait;
  3. Bagi perusahaan yang menggunakan fasilitas Penanaman Modal Asing (PMA)/ Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) harus ada Surat Persetujuan dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Provinsi;
  4. Gambar tanah yang dimohon, yang telah mendapat pengesahan dari Kantor Pertanahan Nasional Kota Probolinggo;
  5. Pernyataan kesanggupan memberikan ganti rugi hak atas tanah;
  6. Foto Copy KTP Pemohon (pemilik/penanggung jawab);
  7. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemohon;
  8. Foto Copy Akta Pendirian perusahaan, jika berbentuk Badan Hukum;
  9. Bagi perusahaan pembangun perumahan harus ada Surat Keterangan terdaftar sebagai anggota REI/(Real Estate Indonesia);
  10. Surat Kuasa bermaterai Rp.6.000,- jika diurus pihak ke-3, serta KTP yang diberi Kuasa.
  •  IJIN PRINSIP  (LUAS < 1 Ha) :
  1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 6000,- kepada Walikota;
  2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
  3. Foto Copy Bukti Penguasaan Tanah;
  4. Foto copy izin Perubahan Penggunaan Tanah dari Kantor Pertanahan;
  5. Konsep Gambar rencana Kavling dari pemohon, lengkap dengan ukuran dan skala;
  6. Surat Pernyataan bermaterei Rp. 6000,- mengenai kesediaan untuk menyediakan prasarana, sarana dan utilitas mengetahui lurah setempat;
  7. Surat Pernyataan bermaterei Rp. 6000,- untuk menyerahkan prasarana lingkungan, fasum, fasos kepada Pemerintah Daerah;
  8. Foto Copy SPPT tahun terakhir;
  9. Bagi perusahaan pembangun perumahan harus ada Surat Keterangan terdaftar sebagai anggota REI/(Real Estate Indonesia);
  10. Surat Kuasa bermaterai Rp.6.000,- jika diurus pihak ke-3, serta KTP yang diberi Kuasa

 

Jangka Waktu Penyelesaian Ijin :

Persyaratan lengkap dan benar adalah 12 ( dua belas ) hari kerja

Sumber: Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kota Probolinggo