Pemilihan Ketua RT. 003 RW. 002..

img-20161109-wa0014
Menurut Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Rukun Tetangga (RT) dan RUkun Warga (RW), Rukun Tangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah warga setempat dalam rangka pelayanan pemerintah dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah. RT mempunyai tugas antara lain Membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, Memelihara kerukunan hidup warganya, Menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat dan dalam melaksanakan tugas , RT mempunyai fungsi Pengkoordinasian antar warganya, Pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat setempat dengan Pemerintah Daerah, Penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warganya. Minggu (9/10), dilaksanakan pemilihan RT. 003 RW. 002 yang diikuti oleh 2 (dua) calon yaitu Asmui dan Fattonah.

Berdasarkan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 39 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2005 Syarat pembentukan/pemilihan Ketua RT antara lain :

  • Pembentukan / Pemilihan Ketua RT diusulkan paling sedikit oleh 20 (dua puluh) Kepala Keluarga dan paling banyak 50 (lima puluh) Kepala Keluarga yang tinggal di lingkungan RT setempat ;
  • Pembentukan / Pemilihan Ketua RT dilaksanakan melalui Pemilihan sekurang – kurangnya ¾ (tiga perempat) Kepala Keluarga yang tinggal di lingkungan setempat dengan dihadiri oleh Ketua RW dan Lurah ;
  • Pelaksanaan hasil Pembentukan / Pemilihan Ketua RT harus dituangkan dalam Berita Acara Pembentukan / Pemilihan Ketua RT yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan sedangka RW dan Lurah sebagai saksi ;
  • Panitia Pemilihan mengajukan permintaan pengesahan secara tertulis kepada Camat setempat melalui Lurah dalam bentuk Keputusan Camat dengan dilampiri Berita Acara Pembentukan / Pemilihan Ketua RT ;
  • Ketua RT dinyatakan sah apabila mendapat pengesahan dari Camat.

img-20161109-wa0015Setiap calon Pengurus RT harus memenuhi syarat :

  1. beragama ;
  2. bisa membaca menulis bahasa Indonesia ;
  3. sebagai penduduk setempat minimal 6 (enam) bulan secara terus menerus dan dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduka (KTP) ;
  4. usia minimal 21 (dua puluh satu tahun) atau 17 (tujuh belas) tahun yang pernah kawin ;
  5. lurah dan perangkat kelurahan tidak diperbolehkan merangkan menjadi pengurus RT di wilayah kerjanya ;
  6. sanggup menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dan mempunyai kemauan untuk bekerja dan membangun.

Tata Cara Pemilihan :

  1. Pemilihan Ketua dilaksanakan oleh suatu Panitia yang dibentuk oleh Lurah dengan Keputusan Kepala Kelurahan berdasarkan usulan dari Kepala Keluarga di lingkungan RT setempat, yang terdiri dari :
    1. Ketua ;
    2. Sekretaris ;
    3. Beberapa anggota yang ditentukan oleh Ketua bila dipandang perlu dengan ketentuan sebanyak – banyaknya 3 (tiga) orang.
  2. Panitia Pemilihan Ketua tidak dapat dicalonkan sebagai Ketua.
  • Tugas dan Wewenang Panitia Pemilihan :
    1. mencari dan mengumpulkan nama calon ketua berdasarkan usulan dari para Kepala Keluarga di lingkungan RT setempat ;
    2. memeriksa dan meneliti nama – nama dan persyaratan calon dalam surat pencalonan dan surat pemilihan ;
    3. menyelenggarakan pemilihan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat ;
    4. mengumpulkan surat suara dan mengumpulkan nama calon yang telah dipilih dengan suara terbanyak ;
    5. mengawasi dan menjamin pelaksanaan pemilihan secara tertib, bebas dan rahasia ;
    6. melaporkan berita acara hasil pemilihan kepada Camat melalui Lurah untuk mendapatkan pengesahan.
  • img-20161109-wa0016Pelaksanaan Pemilihan
    1. Ketua dipilih oleh para Kepala Keluarga dalam suatu pemilihan yang dihadiri sedikitnya 2/3 (dua pertiga) Kepala Keluarga di Lingkungan RT setempat ;
    2. Dalam pelaksanaan pemilihan Ketua RT yang terpilih berdasarkan urutan suara terbanyak pertama ;
    3. Apabila dalam suatu pelaksanaan pemilihan Ketua tidak dihadiri sedikitnya 2/3 (dua pertiga) jumlah Kepala Keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka atas dasar pertimbangan panitia pemilihan dengan pemuka masyarakat dan Lurah, waktu pelaksanaan pemilihan dapat ditunda paling lama 15 (lima belas) hari kemudian dan selanjutnya diadakan pelaksanaan pemilihan walaupun jumlah yang hadir tidak mencapai jumlah sedikitnya 2/3 (dua petiga) Kepala Keluarga di Lingkungan RT setempat ;
    4. Sekretaris, Bendahara, dan Seksi dipilih oleh Ketua ;
    5. Hasil Pemilihan Ketua diajukan panitia pemilihan kepada Lurah guna diteruskan pada Camat untuk mendapatkan pengesahan dengan Keputusan Camat ;
    6. Ketua dikukuhkan dan dilantik oleh Lurah atas nama Camat.